Kasus Kido/Hendra, Perlu Revisi AD/ART

JAKARTA, KOMPAS.com – Berangkat dari polemik mengenai batalnya ganda nomor dua dunia, Markis Kido/Hendra Setiawan, serta Vita Marissa/Hendra AG, tampil di China Master Super Series, penasehat Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI), Justian Suhandinata, mengimbau diadakannya musyawarah nasional. Ini (munas) untuk membahas beberapa hal yang perlu direvisi terkait dengan AD/ART.

Beberapa hal tersebut menurutnya antara lain adalah tahapan birokrasi yang mengatur seseorang pemain untuk berlaga di kejuaraan internasional. Selama ini, semua pemain memang tetap harus melewati federasi olahraga yang berwenang, dalam hal ini PB PBSI. Namun sebelum ke PB PBSI, pemain harus lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pengprov yang menangungi klub tempat atlet tersebut berlatih.

“Ada surat keputusan (SK) dari Sekretaris Jenderal (sekjen) bahwa memang prosedurnya seperti itu, akan tetapi sebelumnya tidak ada peraturan yang menetapkan hal itu,” kata Justian kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Hal ini sebetulnya tidak menjadi masalah, namun bersamaan dengan penerapan AD/ART pasal 25 ternyata cukup menyulitkan bagi pemain yang bertatus non-pelatnas. Karena, pasal 25 AD/ART menyebutkan “Pembagian hadiah berupa uang dan uang kontrak/iklan yang diperoleh anggota perkumpulan diatur oleh PB PBSI.”

Justian memaparkan, nominal yang seharusnya diterima PB PBSI dari hadiah uang/kontrak pemain adalah sebesar 25 persen dari total kontrak dengan rincian 10 persen untuk PBSI, 5 persen unttuk pengprov, 5 persen untuk pengcab, dan 5 persen untuk klub.

Sementara menurut pengakuan Justian, yang juga menjadi salah seorang perumus AD/ART, peraturan tersebut dibuat saat kondisi bulu tangkis Indonesia semuanya merupakan pemain pelatnas. Artinya saat itu tidak terpikir adanya kemungkinan pemain akan meninggalkan pelatnas. Hal ini tentun saja membawa masalah tersendiri bagi beberapa mantan pemain pelatnas.

“Dalam pasal tersebut tidak ada kata-kata yang menyebutkan pemain pelatnas atau non pelatnas,” sebut Justian.

Pernyataan senada diungkapkan mantan pebulu tangkis era 1980-an, Ivanna Lie. “Kondisi waktu peraturan ini dibuat adalah zaman PBSI belum menerima dana bantuan dari pusat, untuk itu sangat dimaklumi. Tapi untuk saat ini, saya pikir perlu ditinjau ulang karena ada dana dari pusat dan dari APBD. Kita tidak usah berpolemik apakah ini amatir atau professional, yang jauh lebih penting adalah membela Merah Putih. Ini hanyalah masalah mekanisme,” ujar Ivanna.

Sementara untuk mengubah AD/ART tersebut harus melewati sebuah pembicaraan dalam munas, bersama seluruh pengprov PBSI di Indonesia. Munas diagendakan berlangsung setiap tiga tahun sekali. Munas terdekat akan dilangsungkan tahun 2013.

Justian pun memberi usul diadakannya munas sehari sebelum mukernas tahunan Desember 2010.

“Kalau memang ada perubahan untuk selanjutnya perlu diminta secara tertulis atau prosedural mengenai pendaftaran dari Sekjen. Atau mungkin juga satu hari munas bisa diselipkan dalam agenda mukernas yang berlangsung satu tahun sekali. AD/ART memang perlu disesuaikan. Karena kalau diperdebatkan selama tiga tahun ke depan ini akan merepotkan,” pungkas Justian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: